Jasa Notaris

Selamat Datang di website kami jasanotaris.com

cari notaris murah , jasa notaris
adalah pelayanan jasa notaris untuk pembuatan PT, CV, Yayasan, Akte Jual Beli, Sewa Menyewa, Pengurusan perijinan HO, dll dengan cepat dan harga yang terjangkau

silahkan kirim email ke jasanotaris@gmail.com untuk konsultasi gratis dengan kami

-o0o-





|

Sabtu, 29 September 2012

HAL - HAL POKOK DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA

-->
Mengingat  bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya yaitu barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta autentiklah yang dianggap paling tepat dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Beberapa hal pokok yang dimuat dalam akta jaminan fidusia   sebgaai berikut:
1.    Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2.    Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3.    Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4.    Nilai jaminan; dan
5.    Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tercantum pada pasal 6.

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta. Hal ini berguna untuk mengantisipasi adanya fidusia ulang atau fidusia parallel, walaupun  sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Tujuan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari satu penerima fidusia maka dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka akta yang mendapatkan prioritas terlebih dahulu akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan lebih awal yang mempunyai kekuatan eksekotorial, hal ini sangat memberatkan dan merugikan penerima fidusia yang berdomisili jauh dari kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan ini bersifat ‘’mendua’’ seolah-olah memeberikan kemungkinan atas sesuatu yang sebenarnya dilarang; juga dicantumkan tentang jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Maksud identitas tersebut yaitu meliputi nama lngkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin agar tidak terjadi kerancuan nama yang sama pada saat menentukan subjek hukum, padahal orangnya berbeda. Hal  ini  dimaksud untuk memperoleh kepastian subjek hukum atau pemberi fidusia yang sebenarnya.

 Data perjanjian pokok mencantumkan macam perjanjian dan utang yang dijaminkan dengan fidusia. Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dilakukan dengan mengidentifikasikan benda dan bukti kepemilikan, termasuk surat-surat bukti atau atas alas haknya untuk barang-barang investorri atau persediaan dan selalu berubah sperti stok barang, portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan mengenai jenis, merk, kualitas, dan benda tersebut. Dalam akta jaminan fidusia dapat dicantumkan kuasa yang diberikan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, berbeda dari FEO, telah lahir sejak ditandatanganinya akta dihadapan notaris. Sedangkan jaminan fidusia lahir pada saat pendaftaran diterima dikantor pendaftaran fidusia (KPF).
Pendaftaran menurut undang-undang nomor 42 tahun1999 tentang jaminan fidusia, karena lahirnya hak agunan seperti disebutkan diatas pada saat pendaftaran diterima dikantor pendaftaran fidusia (KPF). Benda terbebani fidusia wajib didaftarkan, dikantor pendaftaran fidusia (KPF), sesuai pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat(1), dan pasal 13 ayat (2). Kantor pendaftaran fidusia (KPF), menyediakan buku daftar fidusia (BDF). Untuk pertama kali kantor pendaftran fidusia (KPF) didirikan di Jakarta dengan wilayah cakupan seluruh Indonesia. Artinya, jaminan fidusia yang dibuat dimanapun harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (KPF) dijakarta.
Dengan diundangkannya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan  fidusia, salah satu elemen hukum perdata yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi hukum positif dan bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat  yang selama ini memnfaatkannya telah terwujud. Aspek hukum pembeban fidusia hak agunan yang merupakan symbol penyerahan hak kepemilikan dalam fidusia, berbeda dari hak milik atau levering, diatur dalam pasal 584 jo6121 B.W. Penerima fidusia tidak memiliki hak mutlak, tetapi hak kepemilikan dengan hak menyerahkannya kembali kepada pemberi fidusia untuk keperluan penerima fidusia, namun dengan pengalihan hak secara contitutum possessorium telah menjamin hak penerima fidusia untuk menggunakan upaya pidana dalam setiap iktikad buruk dari pemberi fidusia maupun pihak ketiga.

-->
Sumber :  

               Prajitno Andi Albertus Andreas, Hukum Fidusia, Penerbit Selaras Malang,  Pakis Malang, Cetakan Pertama, 2010.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar